Cari Blog Ini

Memuat...

Kamis, 11 Desember 2008

Asas - asas menurut hukum

B A B I
P E N D A H U L U A N

Dasar Hukum Utama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 tahun 1999 ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah;

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan

Dasar Hukum Yang Ditekankan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah;

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 301 TAHUN 2003 TANGGAL 27 OKTOBER 2003 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN UMUM


1. Latar Belakang Masalah

Ditekankan pada prinsip – prinsip penyelenggaraan Pemerintahan khususnya di Kota Malang, tepatnya di jalan Raya Karang Besuki Kecamatan Sukun telah terjadi penyalah gunaan wewenang yaitu Penggalian Jalan Raya yang tidak menjalankan prosuder Hukum yang ada di dalam perundang-undang dimaksud. Berikut tampilan pengambilan foto dibawah ini :



Dalam foto tersebut dapat dikatakan bahwa peran pemerintah di Kota Malang dianggap kurang mampu mengatasi masalah yang dianggap bahwa masalah tersebut adalah masalah yang gamblang. Padahal masalah yang demikian itu merupakan penggalian yang dapat mengakibatkan bahaya – bahaya khususnya para pengguna jalan. Tercatat sejak tanggal 1 (satu) Nopember – 30 (tiga puluh) Nopember 2009 di dalam penanganan-nya tidak signifikan atau kurang pas baik masalah waktu maupun masalah para kinerja dan penanggung jawab.

1.1. Faktor – faktor yang dapat menjadikan timbulnya bahaya – bahaya dimaksud ;

Adanya Pemanfaatan Pungutan – pungutan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab
Terganggunya Aktivitas para pengguna jalan karena kemacetan jalan yang tidak efisien
Terjadinya Pencemaran Lingkungan
Tidak adanya Jaminan Keamanan Sosial bagi Pelbagai Pihak yang merasa dirugikan
Siapakah yang bertanggung jawab


1.2. Adanya pemanfaatan pungutan – pungutan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab

Berikut ilustrasi Foto yang bisa dijadikan Cermin Permasalahan – nya ;



Kalau secara aktual dapat dikatakan bahwa sikap demikian yang merupakan suatu tindakan yang merugikan para pengguna jalan yang sifatnya mau tidak mau harus menyumbang dengan dalih sebagai jasa yang mengatur lalu lalang kendaraan supaya tidak ada kemacetan total. Padahal dalam Konteks tersebut secari garis besar yang memiliki wewenang mengatur situasi dan kondisi yang dimaksud adalah para petugas POLISI Lalu Lintas, tetapi dalam kenyataanya tidak ada satupun Petugas yang mengaturnya. Pertanyaan – nya, bagaimanakah sikap Pemerintah Kalau kejadian yang seperti ini diabaikan…?..

1.3. Terganggunya Aktivitas para pengguna jalan karena kemacetan jalan yang tidak efisien

Berikut ilustrasi Foto yang bisa dijadikan Cermin Permasalahan – nya ;



Realita kondisi tersebut tercermin bahwa akibatnya bagi para pengguna jalan, jelas segala aktifitas akan dapat terganggu baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran Pemerintah sendiri seakan tidak mau memperdulikan akan kenyamanan dan ketenangan aktifitas bagi semua para pengguna jalan baik yang sering melewati jalan tersebut maupun yang baru lewat ke jalan tersebut. Yang jelas akan adanya pertanyaan – pertanyaan yang nantinya dapat melukiskan Kota tersebut tidak sesuai dengan Nama Kota tersebut. Pertanyaan – nya, apakah ada jalan tembus yang dialihkan …..?....

1.4. Terjadinya Pencemaran Lingkungan

Berikut ilustrasi Foto yang bisa dijadikan Cermin Permasalahan – nya ;



Dapat dinyatakan pencemaran Polusi Udara diakibatkan timbulnya kemacetan di jam – jam sibuk dari pelaksanaan kinerja penggalian jalan diantaranya terhimpunnya asap – asap Kenalpot kendaraan, maupun kotoran – kotoran dari akibat penggalian tersebut dan sebagainya. Ditinjau dimaksud timbul berbagai anggapan – angggapan dari pelbagai pihak baik individu masyarakat sekitar, individu para pengguna jalan maupun pelbagai kelompok masyarakat atau pelbagai kelompok kalangan status sosial. Pertanyaan – nya, Bagaimana Peran Penyelenggara Pemerintahan dalam Pencemaran Lingkungan dimaksud….?..

1.5. Tidak adanya Jaminan Keamanan Sosial bagi Pelbagai pihak yang merasa dirugikan



Produk Hukum dimaksud dalam keamanan tidak dipastikan adanya kepastian Hukum yang memihak Pelbagai Pihak,, artinya tidak adanya kesinambungan hukum positif yang menjamin jika adanya unsur – unsur tindakan yang mengandung makna dapat merugikan Pelbagai Pihak. Pertanyaan - nya bagaimana sikap yang diambil Penyelengara pemerintah jika ada tindakan – tindakan yang dapat membahayakan Pelbagai Pihak…..?..



2. Tujuan


Agar dapat lebih jelas untuk memahami tentang suatu permasalahan dan sejauh mana pandangan melihat masalah yang problematik untuk bisa ditinjau dari segala sumber – sumber yang ada.


Agar setiap pemecahan atau solusi dapat dijadikan bahan pertimbangan supaya tidak ada yang dirugikan.


Agar segala jaminan perlindungan Hukum dapat terealisasikan sebagai dasar dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang tidak mengerti tentang Hukum atau dengan kata lain menjaga supaya tidak adanya keadilan yang bertepuk sebelah tangan ketika keamanan terancam oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.


Agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana Peran Penyelenggara Pemerintah dalam tindakannya dapat terawasi baik langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan Roda Pemerintahan, sehingga dapat diterima oleh Individu maupun masyarakat dengan mengkritisi atau menguji produk – produk Hukum yang dapat diterapkan dimaksud.

3. Dasar Hukum yang diaanggap bertentangan dengan permasalahan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR 301 TAHUN 2003 TANGGAL 27 OKTOBER 2003 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

Isinya ada pada bagian Poin 6 yaitu antara lain;

6. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Umum
Penyelenggaraan pelayanan umum berasaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas Transparansi
Penyelenggaraan pelayanan umum bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

b. Asas Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pelayanan Umum mempunyai kepastian hokum dan harus dapat dipertanggung jawabkan.

c. Asas Kondisional
Pelaksanaan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat/ penerima layanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada prinsip efektifitas dan efisiensi.

d. Asas Partisipasif
Dalam penyelenggaraan pelayanan umum instansi pemerintah berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan pelayanan umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan dimaksud dapat dilakukan oleh masyarakat dalam.

e. Asas Kesamaan Hak.
Memberikan pelayanan tidak membeda-bedakan atas perbedaan suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi.

f. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban.
Hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan umum, harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.


























B A B I I
P E M B A H A S A N

Sebagaimana kita ketahui faktor – faktor yang dapat menjadikan timbulnya bahaya – bahaya dimaksud, perlu adanya penjelasan yang mana nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Saya akan mencoba membahas hal – hal yang menurut saya penting untuk pengetahuan sekaligus pembelajaran bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat pada umumnya.

Faktor – faktor yang dapat menjadikan timbulnya bahaya – bahaya dimaksud ;

Adanya Pemanfaatan Pungutan – pungutan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab
Terganggunya Aktivitas para pengguna jalan karena kemacetan jalan yang tidak efisien
Terjadinya Pencemaran Lingkungan
Tidak adanya Jaminan Keamanan Sosial bagi Pelbagai Pihak yang merasa dirugikan
Siapa yang bertanggung jawab ?


Dari uraian faktor – faktor tersebut dengan sangat jelas perlu adanya sikap – sikap dalam penanganan masalah yang kerap kali dianggap gamblang, menurut hemat saya peran Penyelenggara Pemerintahan perlu menyiasati atau menindak lanjuti masalah tersebut dengan cara – cara sebagai berikut :


A. Solusi Pemecahan Masalah

A.1. Perlu adanya pembentukan Undang – undang yaitu Peraturan Daerah (PERDA) atau Keputusan Kepala Daerah yang signifikan terstruktur dan tersistematis berdasarkan Asas Peraturan Perundang – undangan sesuai dengan Undang – undang No 10 Tahun 2004 Pasal 5 dan Pasal 6 ayat 1 yang muatan isinya sebagai berikut ;

Pasal 5
Dalam membentuk Peraturan Perundang – undangan harus berdasarkan pada Asas Pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik meliputi :
a.kejelesan tujuan ;
b.kelembagaan atau organ yang tepat ;
c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
d.dapat dilaksanakan ;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
f.kejelasan rumusan, dan ;
g.keterbukaan

Pasal 6 ayat (1)
(1)Materi Muatan Peraturan Perundang – undangan mengandung Asas ;
a.pengayoman
b.kemanusiaan
c.kebangsaan
d.kekeluargaan
e.kenusantaraan
f.Bhineka Tunggal ika ;
g.Keadilan
h.Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
i.Ketertiban dan kepastian Hukum atau
j.Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Maksud dalam pengertian penekanan dan penegasan tersebut perlu diperhatikan pertimbangan – pertimbangan Asas – asas Penyelenggaraan yang dalam pelaksanaan yang dianggap kurang pas atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan khususnya tentang Kegiatan atau Proyek – Proyek yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat terhadap perlindungan Hukum dan Kenyamanan bersifat Umum.

A.2. Perlu adanya Rekomendasi yang mendasar atas Kebijakan dan Pelaksanaan Penyelenggara Pemerintahan dalam pelaksanaan Proyek dan sebagainya oleh Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Proyek serta Panitia Pengawasan Penyelenggara Pelaksanaan Proyek yang isinya muatanya berdasarkan Undang – undang No.10 tahun 2004 pasal 5 dan pasal 6 ayat 1.








Contoh Penyusunan Panitia Penanggung Jawab Pelaksanaan Proyek yang perlu diterapkan

Struktur Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Proyek














A.3. Perlu adanya Pelaksanaan Prinsip Penanganan Permasalahan Yang Nyata dan Bertanggung Jawab serta perlu adanya antisipasi atau Upaya – Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Menghadapi dan mengatasi Kendala – Kendala dalam Rangka Pelaksanaan Permasalahan yang Nyata dan Bertanggung Jawab.



Dari penjelasan tersebut diatas memungkinkan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pelaksanaan Proyek dapat teratasi sebagai bentuk kepedulian Pemerintah kepada Pelbagai Pihak. Pada bagian Ilustrasi Foto Bab 1 no 1.2. , 1.3 . 1.4. dan 1.5 ada Pertanyaan – pertanyaan yang menurut hemat saya bertentangan dengan Asas – asas Penyelenggaraan Pemerintahan. Pertanyaan – pertanyaan dimaksud antara lain :

a.Bagaimanakah Sikap Pemerintah Kalau kejadian seperti ini diabaikan ? ( ilustrasi Foto Bab 1 No. 1.2 )



Disini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang dimaksud ;
“ menurut hemat saya, pungutan – pungutan liar yang terjadi dengan dalih sebagai jasa yang mengatur lalu lalang kendaraan dengan alasan menghindari kemacetan itu sebenarnya tidak patut atau kurang pas jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya dalam hal demikian perlu adanya peran Penyelenggara Pemerintah yang membentuk tatanan yang teratur dan tersistematis sesuai yang telah saya kemukakan di atas sehingga tidak ada indikasi atau hal – hal yang dapat merugikan Pelbagai Pihak “

a.Apakah ada Jalan tembus yang dialihkan ? ( ilustrasi Foto Bab I No. 1.3. )



Disini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yahng dimaksud ;
“ menurut hemat saya, dengan dibiarkan – nya kemacetan yang mengakibatkan terganggunya Aktifitas Para Pengguna Jalan diperlukan jalan Alternatif atau jalan tembus yang dialihkan guna kenyamanan dan keselematan dari segala bentuk ketidak efisien suatu Proyek “

a.Bagaimana Peran Penyelenggara Pemerintahan dalam Pencemaran Lingkungan ? ( ilustrasi Foto Bab I No.1.4. )



Disini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang dimaksud ;
“ menurut hemat saya, dengan dibiarkan – nya Pencemaran lingkungan dari akibat Pengggalian Jalan Untuk membuat saluran got untuk menanggulangi Bahaya Banjir perlu ditegaskan adanya sikap pengkondisian Penyelenggara Pemerintah untuk mengatur tatanan dimaksud sesuai dengan apa yang telah saya kemukakan di atas sehingga tidak ada Hambatan, Gangguan, Tantangan dan Ancaman yang dapat mengakibatkan Bahaya – bahaya yang tidak dapat diperkirakan “

a.bagaimana sikap yang diambil Penyelengara pemerintah jika ada tindakan – tindakan yang dapat membahayakan Pelbagai Pihak…..?.. ( ilustrasi Foto Bab I No.1.5. )



a.tian Hukum atau
b.Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Maksud dalam pengertian penekanan dan penegasan tersebut perlu diperhatikan pertimbangan – pertimbangan Asas – asas Penyelenggaraan yang dalam pelaksanaan yang dianggap kurang pas atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan khususnya tentang Kegiatan atau Proyek – Proyek yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat terhadap perlindungan Hukum dan Kenyamanan bersifat Umum.


A.2. Perlu adanya Rekomendasi yang mendasar atas Kebijakan dan Pelaksanaan Penyelenggara Pemerintahan dalam pelaksanaan Proyek dan sebagainya oleh Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Proyek serta Panitia Pengawasan Penyelenggara Pelaksanaan Proyek yang isinya muatanya berdasarkan Undang – undang No.10 tahun 2004 pasal 5 dan pasal 6 ayat 1.
























Contoh Penyusunan Panitia Penanggung Jawab Pelaksanaan Proyek yang perlu diterapkan

Struktur Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Proyek














A.3. Perlu adanya Pelaksanaan Prinsip Penanganan Permasalahan Yang Nyata dan Bertanggung Jawab serta perlu adanya antisipasi atau Upaya – Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Menghadapi dan mengatasi Kendala – Kendala dalam Rangka Pelaksanaan Permasalahan yang Nyata dan Bertanggung Jawab.




B. SARAN

1. Implemantasi Penyelengaraan Pemerintahan dalam Pelaksanaan suatu Proyek alangkah baiknya perlu diperhatikan adanya Antisipasi atau “ sedia payung sebelum hujan dan payung itu benar – benar tidak robek “ dari segala bentuk Kendala – kendala atau akibat – akibat yang mungkin akan terjadi yang bersumber entah dari faktor mana kejadian itu jika terjadi serta dapat mempublikasikan kepada masyarakat sebelum dan sesudahnya Pelaksanaan Proyek Itu dilaksanakan.


2. Seyogyannya Pemerintah Daerah khusunya Kota Malang dapat mengagendakan secara rutin dan Insentif untuk saling berkoordinasi dalam Penyelengaraan Pemerintahan Pelaksanaan suatu Proyek agar tidak ada Indikasi yang merugikan Pelbagai Pihak


3. Diharapkan diadakan – nya penyuluhan kepada Masyarakat untuk sekedar memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran jika adanya Progam Pemerintah dalam Penyelenggaraan pelaksanaan suatu Proyek Infrastruktur Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.





Terima Kasih
Penulis



Rd.Dhodho ilusi Silokusumo
Poskan Komentar